PBB Buka-bukaan Titik Kritis di Palestina, Masa Depan Dipertaruhkan

PBB Peringatkan Titik Kritis di Tepi Barat, Masa Depan Palestina Dipertaruhkan

Dailynesia.com – Tepi Barat yang berada di bawah pendudukan Israel kini menghadapi situasi yang disebut sebagai “titik kritis”. Meningkatnya kekerasan serta tekanan sistematis terhadap masyarakat Palestina dinilai semakin mengancam kelangsungan pemerintahan Palestina. Dalam pernyataannya, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Hannan Sulieman menekankan bahwa kondisi ini memerlukan respons politik, bukan hanya bantuan kemanusiaan semata.

Organisasi kemanusiaan tidak dapat menciptakan kondisi politik yang dibutuhkan anak-anak agar mereka aman.

Sulieman menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (12/8/2026). Ia menjelaskan bahwa hanya keputusan politik yang dapat memungkinkan anak-anak Palestina hidup dalam keamanan. Data yang ia sampaikan menunjukkan sedikitnya 174 anak Palestina telah terverifikasi tewas di wilayah tersebut sejak Januari 2024.

Selain itu, terdapat 355 anak Palestina yang kini berada dalam tahanan militer. Hampir setengah dari jumlah tersebut ditahan tanpa dakwaan maupun persidangan. “Itu berarti lebih dari satu anak (meninggal) setiap minggunya,” jelas Sulieman. Ia mendesak komunitas internasional untuk memprioritaskan perlindungan anak, termasuk mengakhiri penahanan administratif dan pengungsian paksa.

Peringatan Aneksasi dan Krisis Keuangan

Wakil Koordinator Khusus PBB Ramiz Alakbarov juga memberikan peringatan serupa. Ia menyatakan bahwa situasi di Tepi Barat membutuhkan tindakan segera guna mencegah terjadinya aneksasi de facto. Pada tahun 2024, puluhan warga Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 3.800 orang kehilangan tempat tinggal akibat pembongkaran bangunan, penggusuran, serta serangan.

Kekerasan oleh pemukim telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Alakbarov menyebutkan lebih dari 1.400 insiden kekerasan telah terdokumentasi tahun ini dan berdampak pada 260 komunitas Palestina. Ia juga menyoroti krisis keuangan Otoritas Palestina yang mengalami kekurangan dana sekitar US$6 miliar atau sekitar Rp106,8 triliun. Kekurangan ini disebabkan oleh tertahannya penerimaan pajak dan bea cukai oleh Israel.

Menurutnya, berbagai tekanan tersebut merupakan “langkah-langkah yang saling terkait, bukan peristiwa yang berdiri sendiri” untuk melemahkan tata kelola Palestina. Sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, eskalasi di Tepi Barat terus meningkat. Data pihak Palestina menyebut lebih dari 1.183 warga Palestina tewas, 13.000 terluka, dan hampir 25.000 ditangkap.

Warga Palestina memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat dan menggagalkan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967.