IMF Sarankan RI Lepas Kecanduan “Duit Panas”, Bikin Ekonomi Rentan

IMF Menggugat Ketergantungan Indonesia pada Duit Panas

Dailynesia.com – Menurut lembaga keuangan internasional terkemuka tersebut, Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap investasi portofolio, yang lebih dikenal masyarakat sebagai duit panas. Ketergantungan ini menjadi salah satu faktor yang membuat stabilitas ekonomi nasional rentan terhadap tekanan dari luar negeri.

Pendalaman pasar domestik yang masih terus berlangsung dan ketergantungan pada investasi portofolio asing membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan tajam dalam sentimen pasar dan premi risiko, serta fluktuasi kondisi keuangan global.

Kutipan tersebut diambil dari laporan External Sector Report 2026 yang dirilis oleh IMF dan dikutip pada hari Jumat, 7 Agustus 2026. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, arus investasi portofolio mengalami perubahan menjadi negatif. Hal ini mencerminkan adanya arus keluar neto dari ekuitas dan obligasi swasta, ditambah dengan pengurangan kepemilikan non-residen atas instrumen SRBI.

Data Arus Modal dan Perbandingan Historis

Investasi asing langsung (FDI) neto juga mengalami penurunan sedikit, tercatat sebesar 1,0% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1,1% serta tahun 2023 yang menyentuh 1,4%. Sementara itu, porsi kepemilikan non-residen atas obligasi pemerintah berdenominasi rupiah tercatat sebesar 13,4% pada akhir 2025. Angka ini masih jauh di bawah level 39% yang tercatat pada tahun 2019.

Tekanan arus keluar portofolio ekuitas meningkat signifikan pada awal 2026. Peningkatan ini terjadi di tengah berbagai seruan untuk meningkatkan operasi pasar serta transparansi kebijakan. IMF menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ketergantungan ini.

Rekomendasi Kebijakan dan Reformasi Struktural

IMF menyarankan pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berfokus pada menjaga posisi fiskal dan kerangka kebijakan yang telah lama berjalan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai solusi atas masalah ketergantungan. Selain itu, lembaga tersebut juga merekomendasikan pelaksanaan reformasi struktural yang memberikan kredibilitas dan kepastian.

Reformasi tersebut diharapkan dapat mendukung iklim bisnis, perdagangan, dan investasi. Hal ini diyakini dapat membantu mempertahankan arus masuk modal dalam jangka menengah. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat kemungkinan terjadinya periode ketidakpastian kebijakan global yang berkepanjangan serta adanya hambatan eksternal terhadap pertumbuhan.

Menurut IMF, pemerintah Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan keseimbangan eksternal dalam jangka menengah. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat penyangga dalam kerangka aturan fiskal serta melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong perdagangan. Hal ini mengingat lingkungan eksternal yang rentan terhadap guncangan dan adanya ketidakpastian kebijakan.

Untuk reformasi struktural, IMF menyarankan berbagai upaya yang mencakup investasi infrastruktur yang lebih besar dan lebih efisien. Selain itu, belanja sosial yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran juga diperlukan untuk mendorong pengembangan modal manusia serta memperkuat jaring pengaman sosial.

Juga dengan pengurangan atau penghapusan pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) masuk dan perdagangan luar negeri, termasuk dengan meninggalkan hambatan nontarif, serta peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja.