Babak Baru Perang Saudara Tetangga RI, Pemberontakan di Ujung Tanduk

Myanmar Menghadapi Fase Baru dalam Konflik Internal

Dailynesia.com – Kejatuhan taktik baru yang diluncurkan oleh angkatan bersenjata Myanmar telah mengubah lanskap pertempuran di wilayah Bago bagian tengah serta Dawei selatan. Serangan yang intensif ini berhasil mendorong mundur berbagai kelompok pemberontak. Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada Rabu, 5 Agustus 2026, langkah strategis ini didukung oleh program wajib militer masif dan bantuan vital dari China sebagai sekutor utama. Dukungan Beijing membantu militer membalikkan situasi yang sebelumnya menguntungkan pemberontak.

Konflik berdarah ini bermula dari kudeta yang terjadi pada Februari 2021, yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, penerima hadiah Nobel Perdamaian. Hingga kini, kekerasan tersebut telah menewaskan lebih dari seratus ribu jiwa dan memaksa jutaan penduduk meninggalkan rumah mereka. Ekonomi negara tersebut juga mengalami kerusakan parah. Para pengamat konflik mencatat peningkatan signifikan dalam serangan militer terhadap populasi sipil dalam beberapa waktu terakhir.

Jendela Negosiasi Terbuka

Kemampuan militer untuk mempertahankan posisinya di medan perang telah menciptakan kesempatan langka untuk melakukan negosiasi setelah lima tahun pertempuran berkelanjutan. Pergeseran momentum ini juga meningkatkan tekanan dari kawasan agar para pihak yang bertikai segera memulai diplomasi politik. Perubahan sikap paling mencolok terlihat pada Dewan Pengarah Munculnya Persatuan Demokratik Federal atau SCEF. Organisasi payung yang menaungi berbagai kelompok bersenjata etnis dan pemerintah bayangan ini menyatakan kesediaannya untuk mencapai penyelesaian politik.

Langkah ini diambil setelah SCEF bertemu dengan para menteri luar negeri Thailand dan Filipina pada bulan lalu. Kedua pejabat dari negara-negara ASEAN tersebut juga diketahui mengadakan pertemuan terpisah dengan komite negosiasi militer Myanmar. Analis independen asal Myanmar, Aung Ko Ko, menyoroti ketahanan angkatan bersenjata di tengah tekanan internasional yang semakin kuat.

“Militer, yang sebelumnya diperkirakan berada di ambang kehancuran, belum runtuh, melainkan berhasil bertahan baik secara politik maupun militer,” jelas Aung.

Peran Thailand sebagai Mediator

Min Aung Hlaing, kepala junta yang kini menjabat sebagai presiden, dijadwalkan melakukan kunjungan ke Thailand pada Kamis dan Jumat pekan ini. Thailand saat ini menjadi aktor kunci yang mendorong kembalinya keterlibatan blok regional ASEAN dengan negara tetangganya yang dilanda perang tersebut. Sebelumnya, Myanmar sempat dikucilkan di Naypyitaw. Hingga saat ini, Min belum menerima SCEF sebagai mitra perundingan resmi. Pemerintah Naypyitaw lebih memilih diskusi bilateral dengan kelompok-kelompok individu.

Pemerintah baru Myanmar yang mulai menjabat setelah pemilihan umum rekayasa militer sempat menyerukan dialog dengan kelompok bersenjata sebelum tanggal 31 Juli. Min menyampaikan kepada parlemen pekan lalu bahwa perdamaian merupakan keinginan dan harapan terbesar mereka. Di sisi lain, SCEF menuntut supremasi sipil dan mendesak militer untuk keluar dari peran politik apa pun. Juru bicara SCEF, Saw Nimrod, menegaskan bahwa kelompoknya sangat terbuka terhadap dialog politik.

“Itu adalah panggilan terakhir kami, tetapi untuk saat ini, kami berkomitmen untuk mencapai solusi politik yang dinegosiasikan,” tegas Saw.

Tantangan Menuju Perdamaian

Untuk menciptakan kondisi dialog yang bermakna, SCEF mendesak militer untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil dan membebaskan semua tahanan politik. Morgan Michaels, peneliti dari International Institute for Strategic Studies, menilai SCEF tampaknya telah meninggalkan tujuan publik mereka sebelumnya untuk menggulingkan Tatmadaw atau militer Myanmar. Namun, dialog politik antara Tatmadaw dan kelompok SCEF mungkin masih cukup jauh menurutnya. Prospek dalam waktu dekat adalah kita akan menyaksikan pergerakan menuju ‘pembicaraan tentang pembicaraan’, tambahnya.

Tiga analis independen menyebutkan bahwa beberapa organisasi bersenjata etnis dalam SCEF kini mendapat tekanan internasional yang kuat untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Namun, kelompok-kelompok seperti Serikat Nasional Karen, Organisasi Kemerdekaan Kachin, Front Nasional Chin, dan Partai Progresif Nasional Karenni tidak memberikan tanggapan saat dimintai komentar. Bagi Bangkok, prioritas utama saat ini adalah mengurangi kekerasan, memperluas akses kemanusiaan, dan membendung meluasnya tumpahan konflik ke Thailand, menurut seorang pejabat senior Thailand.

Richard Horsey, Penasihat Senior untuk Asia di International Crisis Group, menyebut proses perdamaian masih sangat panjang bagi banyak pihak. Semua pihak yang berkonflik pada prinsipnya siap mendengar apa yang dikatakan pihak lain, tetapi proses perdamaian memerlukan konsesi menuju semacam hasil yang disepakati bersama, papar Richard. Itu tampaknya masih jauh bagi sebagian besar pihak yang terlibat dalam konflik ini.