DJP Umumkan Pengembalian Pajak untuk Pedagang Online
Dailynesia.com – DJP – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah mengonfirmasi rencana pengembalian dana pajak kepada para pelaku usaha online. Langkah ini diambil setelah e-commerce sebelumnya melakukan pemungutan pajak yang kini akan dibatalkan. Keputusan tersebut menyusul pemberlakuan pungutan yang dimulai sejak 1 Agustus 2026 lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membatalkan skema pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online pada Rabu, 5 Agustus 2026. Pembatalan ini menjadi dasar bagi marketplace untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh para pedagang.
“PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada Pedagang Dalam Negeri,”
Kutipan tersebut berasal dari Pengumuman DJP Nomor PENG-46/Pj.09/2026. Dokumen resmi ini juga mengklarifikasi bahwa penunjukkan e-commerce yang ditetapkan sejak 1 Juli 2026 turut dibatalkan. Inge Diana Rismawanti, sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menandatangani pengumuman tersebut.
Jadwal Baru Pemungutan Pajak
Ditjen Pajak menegaskan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 ditunda hingga akhir Oktober 2026. Peraturan ini mengatur tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
“Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali,”
Pernyataan ini tercantum dalam pengumuman yang dirilis pada malam hari. Berdasarkan ketentuan baru, pemungutan PPh Pasal 22 akan mulai berlaku efektif pada 1 November 2026. Dengan demikian, para pedagang online memiliki waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme pemungutan pajak yang baru.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DJP?
DJP is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DJP matter?
DJP matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
