OJK Berlakukan New Policy: Pendiri Koinworks Ditahan, Langkah Pengawasan Diperketat
Dailynesia.com – Dalam upaya mengatasi skandal finansial yang melibatkan platform fintech Koinworks, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan new policy yang lebih ketat untuk meningkatkan ketaatan perusahaan dan melindungi kepentingan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menahan tiga pendiri serta direktur utama PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P), yang menjadi bagian dari Koinworks, sebagai langkah hukum dalam kasus dugaan korupsi. OJK memberikan dukungan penuh terhadap proses penyelidikan tersebut, mengingat new policy menjadi alat penting dalam memperkuat pengawasan industri pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI/Pindar).
Deteksi Korupsi dan Penguatan Regulasi
“Melalui new policy, kami memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional fintech. OJK berupaya mengintegrasikan penguasaan risiko dengan kewajiban penegakan hukum agar masalah pencairan dana yang tidak transparan dapat teridentifikasi lebih dini,” jelas Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, dalam pernyataan resmi yang diterbitkan Jumat (8/5/2026).
Langkah ini sebagai respons terhadap penyelidikan terhadap kegiatan Koinworks yang diduga melakukan manipulasi data dan pengajuan kredit. OJK menerapkan serangkaian tindakan, termasuk audit investigatif dan peningkatan proses e-KYC, untuk memastikan semua transaksi memenuhi standar ketaatan. New policy juga memperketat aturan manfaat ekonomi yang diberikan kepada peminjam, serta mewajibkan pihak perusahaan menjelaskan risiko secara jelas kepada masyarakat.
Dalam pengawasan new policy, OJK meminta manajemen Koinworks untuk melibatkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan kritis. Ini sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan kontrol internal dan menjaga kualitas layanan kepada pengguna. Selain itu, badan pengawas juga menginstruksikan pihak perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan dana serta memastikan pembayaran kewajiban kepada peminjam dilakukan secara teratur.
Implementasi New Policy dalam Pengawasan Fintech
New policy yang diimplementasikan OJK mencakup penguatan mekanisme verifikasi dan pencairan dana, sekaligus memperketat koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Dalam wawancara terpisah, salah satu anggota OJK mengatakan, “Kami menegaskan bahwa new policy akan menjadi panduan utama untuk semua perusahaan LPBBTI, terutama dalam menghadapi dugaan pelanggaran seperti penggunaan dana secara tidak transparan.”
Penyelidikan terhadap Koinworks sejauh ini telah menemukan indikasi penggunaan sistem operasional yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. OJK meminta pihak perusahaan memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan pertanggungjawaban ke pengguna. New policy juga menuntut pelaksanaan audit berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko keuangan yang bisa memengaruhi stabilitas industri.
Dalam konteks lebih luas, new policy ini dirancang untuk memperkuat regulasi fintech dan mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan. OJK menjelaskan bahwa langkah-langkah ini adalah bagian dari kebijakan pengawasan yang berkelanjutan, termasuk penerapan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang menekankan perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas layanan. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha juga menjadi bagian dari new policy untuk menegakkan disiplin.
Perkembangan Penyelidikan dan Respon dari Koinworks
Kejaksaan Daerah Khusus Jakarta telah mengungkapkan bahwa tiga individu yang ditahan terlibat dalam skema manipulasi dana yang menyebabkan kerugian bagi ribuan nasabah. Dalam new policy, OJK berupaya mengidentifikasi semua transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk memeriksa pola pencairan dana ke rekening yang tidak diperuntukkan. Respons dari Koinworks menunjukkan komitmen untuk memperbaiki operasionalnya sesuai dengan instruksi OJK.
Keberhasilan penerapan new policy akan menjadi tolok ukur kinerja OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Selain itu, langkah ini juga menimbulkan efek domino terhadap perusahaan fintech lainnya, yang kini harus lebih proaktif dalam memperkuat tata kelola. OJK berharap new policy ini tidak hanya mencegah penyelewengan keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform pendanaan digital.
Perluasan pengawasan OJK melalui new policy menjadi langkah strategis dalam menegakkan regulasi finansial. Dengan memperketat batas manfaat ekonomi dan memastikan transparansi dalam transaksi, pihak regulator berupaya mencegah penyelewengan dana yang bisa berujung pada krisis besar. OJK juga meminta perusahaan memberikan laporan terperinci tentang kebijakan internal mereka, sebagai bagian dari penegakan new policy yang lebih komprehensif.
