Puan Buka Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, DPR Lanjutkan Pembahasan RUU P2SK
Dailynesia.com – Dalam acara pembukaan masa persidangan ke-V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026), Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan hasil diskusi yang menjadi fokus utama dalam persidangan ini. Ia menegaskan bahwa berbagai RUU yang relevan akan menjadi bahan pembahasan utama, termasuk RUU P2SK (Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan). Masa persidangan yang dimulai pada 12 Mei 2026 ini diperkirakan akan berlangsung hingga 21 Juli 2026, dengan agenda yang menggabungkan pembahasan RUU dan evaluasi kebijakan nasional.
Pembukaan Masa Persidangan dan Prioritas RUU
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momen penting untuk mengawal proses legislatif yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa RUU P2SK akan menjadi salah satu prioritas utama dalam meeting results kali ini. RUU tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah ketenagakerjaan yang terus berkembang, termasuk isu upah minimum, pelatihan tenaga kerja, dan perlindungan pekerja perempuan.
“Dalam meeting results ini, kami akan fokus pada RUU P2SK dan beberapa RUU lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial,” ujar Puan.
Dalam sesi pembukaan, Puan juga menyinggung rencana pembahasan RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan sektor keuangan, RUU Hukum Perdata Internasional, serta RUU Perubahan UU No. 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. DPR bersama pemerintah akan menjalankan mekanisme koordinasi untuk memastikan proses pembuatan RUU berjalan efektif dan transparan.
Isu Pengawasan dan Pemantauan Kebijakan
Meeting Results tidak hanya mencakup pembahasan RUU, tetapi juga fokus pada fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah. Puan menegaskan bahwa dewan akan melakukan pemantauan terhadap isu-isu strategis seperti pengelolaan energi, sistem transportasi, dan keamanan wilayah. Ia menjelaskan bahwa ada sekitar 16 prioritas kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah, termasuk pengendalian kenaikan harga minyak global.
“Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat, khususnya dalam meeting results ini,” tambah Puan.
Menurut Puan, pengawasan yang dilakukan DPR memiliki peran sentral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemantauan terhadap penggunaan dana publik, pelaksanaan program sosial, serta pengelolaan data kependudukan menjadi bagian dari agenda utama dalam meeting results ini. DPR juga akan meninjau kinerja lembaga penitipan anak dan pendidikan berasrama sebagai bagian dari tugas legislasi.
Peran DPR dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Dalam meeting results kali ini, Puan menekankan bahwa DPR akan melibatkan berbagai pihak dalam membahas RUU yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial. Ia menyebutkan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah perlindungan anak-anak dan korban kekerasan seksual. DPR akan mendorong penguatan mekanisme perlindungan, termasuk reformasi sistem penitipan anak yang lebih manusiawi.
“Pemantauan terhadap sistem pendidikan berasrama dan lembaga penitipan anak akan menjadi fokus utama dalam meeting results ini, khususnya untuk menjaga kepentingan anak-anak di Indonesia,” jelas Puan.
Selain itu, Puan juga menyebutkan bahwa DPR akan meninjau kualitas data bantuan sosial dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara efektif. Ia menambahkan bahwa meeting results ini juga menjadi platform untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan nasional yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Proses Kooridnasi dengan Pemerintah
Meeting Results di masa persidangan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan RUU melalui kooridnasi yang lebih intensif antara DPR dan pemerintah. Puan mengungkapkan bahwa ada beberapa RUU yang akan dipercepat, termasuk RUU Desain Industri dan RUU Perubahan UU No. 16 Tahun 1997 mengenai Statistik. Ia menekankan bahwa DPR akan memastikan setiap RUU yang dibahas memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan menjadikan meeting results ini sebagai momentum untuk mempercepat progres RUU yang penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial,” tambah Puan.
Menurut Puan, koordinasi dengan pemerintah dalam pembahasan RUU akan dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan berbasis data. DPR akan mengadakan diskusi dengan kementerian terkait dan lembaga eksekutif untuk memastikan bahwa setiap RUU yang dihasilkan mampu mencerminkan aspirasi rakyat dan kebutuhan negara. Ia juga menyebutkan bahwa penguatan integritas aparatur hukum menjadi bagian dari agenda utama dalam meeting results ini.
Waktu Sidang dan Harapan DPR
Puan mengumumkan bahwa masa persidangan ke-V akan berlangsung selama dua bulan, hingga 21 Juli 2026. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPR untuk menjalankan tugas legislasi secara efektif. Puan berharap, meeting results ini dapat menghasilkan RUU yang relevan dan berdampak positif pada kehidupan masyarakat.
“Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka masa sidang ini. Semoga meeting results yang kami lakukan dapat menghasilkan RUU yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial,” tutup Puan.
