Special Plan: Tekan Impor 75% dengan Reformasi Subsidi DME
Dailynesia.com – Yang diusung pemerintah menjadi strategi utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor energi. Dalam beberapa tahun terakhir, impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) terus meningkat, menyebabkan APBN terbebani oleh biaya subsidi yang besar. Menurut laporan Ditjen Migas Kementerian ESDM tahun 2025, konsumsi LPG nasional terus didominasi produk impor, dengan persentase mencapai 75%. Ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi saat ini belum mampu memacu industri dalam negeri secara efektif.
Upaya Substitusi LPG dengan DME
Untuk mengatasi masalah ini, Special Plan menargetkan penggunaan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar alternatif yang bisa menggantikan sebagian besar kebutuhan LPG. DME merupakan produk hilirisasi batu bara dengan potensi mengurangi ketergantungan pada impor. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah sedang mempercepat pengembangan DME sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Dengan proyek kolaborasi antara MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, pemerintah berharap bisa menghasilkan DME secara massal dalam beberapa tahun mendatang.
Implementasi Special Plan dalam Kebijakan Energi
Pada April 2026, Presiden Prabowo meresmikan proyek Percepatan Pengembangan Coal to DME sebagai bagian dari Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2. Proyek ini menjadi salah satu pilar utama Special Plan, yang bertujuan membangun infrastruktur dan sistem distribusi DME secara optimal. Meski sudah ada kemajuan, para ahli menekankan bahwa keberhasilan substitusi LPG tetap bergantung pada peran subsidi dan kebijakan fiskal yang tepat.
“DME membutuhkan kepastian harga batu bara dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Jika harga batu bara melebihi US$60 per ton, DME tidak bisa bersaing tanpa bantuan subsidi,” papar Iwa Garniwa, Pengamat Energi dan Guru Besar FTUI.
Dalam rangka menunjang Special Plan, pemerintah diwajibkan memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha. Hadi Ismoyo, Pengamat Energi Migas, menyebut bahwa infrastruktur kompor DME sudah siap, namun kebutuhan utama saat ini adalah pabrik skala besar yang dapat memanfaatkan kapasitas produksi batu bara secara maksimal. Pertamina, sebagai perusahaan distribusi utama, dinilai mampu memainkan peran kunci dalam mempercepat penerapan DME ke pasar rumah tangga.
Menurut estimasi, skema diversifikasi energi rumah tangga berbasis DME berpotensi menggantikan 55%-75% volume impor LPG per tahun. Proyek ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga menghemat subsidi energi yang terus mengalami kenaikan. Dari Rp67,6 triliun pada 2021, angka subsidi LPG naik ke Rp100,4 triliun pada 2022, sebelum menurun sedikit ke Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan Rp87 triliun pada 2025.
“Kebijakan subsidi energi saat ini terlalu berat pada pemerintah. Dengan Special Plan, kita bisa melakukan reformasi bertahap, mulai dari kebijakan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan mendorong penggunaan DME sebagai energi alternatif,” jelas Iwa Garniwa.
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan energi, dan lembaga penelitian sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan Special Plan. Iwa menekankan bahwa reformasi subsidi energi harus dilakukan secara terstruktur, memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam menentukan kelompok yang berhak menerima insentif. Tanpa pendekatan ini, kebijakan subsidi yang telah diubah menjadi DME akan sulit menjangkau masyarakat secara merata dan optimal.
