Iran Beri Pesan Baru ke AS: Tuntut Akhir Perang & Hak Negara
Dailynesia.com – Dalam kebijakan baru yang diumumkan, Iran memperkuat posisi tegasnya terhadap Amerika Serikat (AS) dengan menegaskan tuntutan untuk segera berakhirnya perang di seluruh wilayah dan pembebasan aset yang terkunci di luar negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Teheran untuk memperoleh keadilan dalam persaingan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa negara itu tidak lagi bersedia berunding tanpa jaminan keberhasilan tuntutan hak-hak sahnya, seperti yang dilaporkan AFP pada Senin (11/5/2026).
Iran Serukan Akhir Perang & Pembebasan Aset
Kebijakan baru Iran mencakup permintaan untuk diakhirkannya blokade laut yang dilakukan AS, yang dianggap menghambat alur perdagangan negara ini. Pemimpin Iran mengingatkan bahwa rakyat mereka telah mengalami penderitaan selama bertahun-tahun akibat sanksi yang diberlakukan, terutama di seluruh dunia. Aset-aset Iran yang terkunci di bank-bank asing menjadi fokus utama dalam perundingan, sementara negara ini menuntut agar kebijakan penahanan tersebut ditinjau ulang. Kebijakan ini juga mencakup konflik di wilayah tertentu, yang merupakan bagian dari upaya Teheran untuk mencapai keseimbangan di kawasan Timur Tengah.
“Kami tidak menuntut konsesi apa pun. Satu-satunya yang kami tuntut adalah hak-hak sah Iran,” ujar Baqaei. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan baru Iran mengandung dorongan untuk memperkuat posisi negara itu dalam persaingan internasional.
Trump Tegaskan Syarat Perdamaian Tidak Dapat Diterima
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa syarat yang diajukan Iran dalam kebijakan baru tersebut “sama sekali tidak dapat diterima”. Pernyataan ini menimbulkan ketegangan baru, yang berdampak langsung pada harga minyak. Dalam data perdagangan awal Asia hari Senin, Brent melonjak 4,65% ke US$99,95 per barel, sementara WTI juga naik lebih dari 4% menjadi US$105,5 per barel. Kebijakan baru Iran dipandang sebagai ancaman terhadap kebijakan perdamaian yang telah diperjuangkan AS, terutama dalam konteks baru ini.
“Saya baru saja membaca tanggapan dari apa yang disebut ‘Perwakilan’ Iran. Saya tidak menyukainya — SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DITERIMA!” kata Trump dalam pidatonya. Pernyataan ini menegaskan bahwa AS masih bersikeras pada pendirian kebijakan nuklir Iran, yang menjadi bagian dari perdebatan tentang keamanan pelayaran.
Israel Tetap Berpegang pada Pendirian Nuklir Iran
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa konflik akan berakhir jika fasilitas nuklir Iran dihancurkan. Pasukan Israel terlibat langsung dalam serangan bersama AS pada 28 Februari, yang mengguncang keamanan regional. “Ini belum berakhir, karena masih ada material nuklir (uranium yang diperkaya) yang harus dikeluarkan dari Iran. Masih ada lokasi pengayaan yang harus dibongkar,” ujarnya kepada program CBS. Kebijakan baru Iran dianggap sebagai ancaman terhadap upaya Israel untuk menegakkan pendirian nuklir tersebut.
Detail Proposal Perdamaian Iran
Iran menegaskan dalam kebijakan baru mereka bahwa uranium yang dipindahkan ke negara ketiga harus disertai jaminan kembalinya ke negara asal jika negosiasi gagal atau AS meninggalkan perjanjian. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program nuklir Iran. Selat Hormuz, sebagai jalur perairan strategis, juga menjadi perhatian khusus karena Iran akan mengenakan tarif bagi kapal yang melintas. Menurut laporan IRIB, kebijakan ini tidak hanya menargetkan perdamaian di wilayah Iran, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan ketenangan di Lebanon, tempat Israel terus bertikai dengan Hizbullah yang didukung Teheran.
“Kami tidak akan pernah tunduk kepada musuh, dan jika ada pembicaraan tentang dialog atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur,” tulis Presiden Iran Masoud Pezeshkian di X. Kebijakan baru ini memperkuat komitmen Iran terhadap kebijakan luar negeri mereka, terutama dalam konteks jangka panjang.
Serangan Drone ke Negara Arab
Sementara itu, serangan drone terjadi ke wilayah Teluk, Minggu. Uni Emirat Arab (UEA) mengklaim bahwa pertahanan udaranya berhasil menangkap serangan dari Iran, sementara Kuwait juga melaporkan adanya “drone musuh” di wilayah udaranya. Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan bahwa kapal kargo yang tiba dari Abu Dhabi terkena serangan drone. Serangan ini menunjukkan bahwa kebijakan baru Iran tidak hanya memengaruhi perundingan perdamaian, tetapi juga memicu tindakan militer langsung di kawasan tersebut.
Peristiwa serangan drone menambah tekanan terhadap AS, yang dianggap sebagai bagian dari strategi Iran untuk memperkuat posisi mereka dalam perundingan. Kebijakan baru ini menekankan bahwa Iran tidak hanya memperjuangkan kebebasan wilayahnya, tetapi juga ingin memastikan bahwa AS tidak bisa menekan mereka secara politik atau militer. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Iran untuk memperoleh keadilan dalam persaingan internasional.
