Iran, Rusia, dan Korut Tak Terduga Manfaatkan Kripto untuk Bypass Sanksi AS
Dailynesia.com – Mengharuskan pemerintah Amerika Serikat (AS) menerapkan strategi yang lebih ketat dalam mengatasi tekanan ekonomi dari negara-negara seperti Iran, Korea Utara (Korut), dan Rusia. Meski kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kemampuan mereka memperoleh dana internasional, laporan terbaru menunjukkan bahwa tiga negara ini justru menjadi lebih kreatif dalam mengelola sumber daya finansial melalui mata uang kripto. Dengan menggunakan sistem digital yang tidak terikat pada mata uang fiat, mereka berhasil menghindari pembatasan keuangan yang diterapkan oleh AS dan sekutunya.
Perkembangan Penggunaan Kripto di Tengah Kebijakan Baru
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Wall Street Journal, negara-negara musuh AS telah mengumpulkan dana kripto sejumlah US$100 miliar pada tahun 2025, angka yang mencapai delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa New Policy yang diterapkan AS belum mampu sepenuhnya menghentikan aliran dana ke negara-negara tersebut. Kebijakan ini sebenarnya dirancang untuk memperketat kontrol ekonomi, tetapi kemajuan teknologi kripto memungkinkan Iran, Rusia, dan Korut beroperasi dengan lebih bebas di pasar global.
“New Policy memaksa AS mengubah pendekatan sanksi, tetapi Iran-Rusia-Korut tetap menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa,” kata Kaitlin Martin, analis intelijen senior di Chainalysis, seperti dilansir Pymnts, Senin (6/7/2026).
Strategi Pemanfaatan Kripto oleh Negara-Negara Musuh AS
Ketiga negara tersebut menggunakan kripto untuk berbagai tujuan strategis. Iran, misalnya, menyalurkan dana digital untuk memperoleh peralatan militer seperti drone dan senjata berat. Rusia, di sisi lain, memanfaatkan mata uang kripto untuk mengirimkan minyak ke pasar internasional, sementara Korut dilaporkan mencuri dana melalui serangan siber yang terus meningkat. Selain itu, Korut juga menggunakan stablecoin yang didukung oleh rubel Rusia, atau token A7A5, sebagai alat untuk mengalirkan dana secara sembunyi-sembunyi.
New Policy yang dipersiapkan oleh pemerintah AS seharusnya menjadi kekuatan besar dalam mengontrol perekonomian negara-negara tersebut. Namun, keberhasilan mereka dalam mengelola transaksi melalui platform kripto menunjukkan bahwa kebijakan ini masih bisa direvisi. Laporan dari Chainalysis mengatakan bahwa pertumbuhan penggunaan kripto terus meningkat, bahkan di tengah tekanan sanksi.
Kemampuan Negara dalam Mengatur Pasar Digital
Analisis menunjukkan bahwa Iran, Rusia, dan Korut telah membangun kompetensi pasar digital yang tinggi. Mereka mengembangkan token digital sendiri serta memperkuat sistem pertukaran kripto untuk memudahkan transaksi antar negara. “New Policy hanya akan terasa efektif jika pemerintah mengakui keberadaan kripto sebagai bentuk uang global,” ujar Martin, yang menyoroti bahwa tiga negara tersebut kini memiliki akses ke dana yang lebih luas dibandingkan pelaku kejahatan biasa.
Peran Stablecoin dalam Menopang Ekonomi Negara-Negara Terdampak
Laporan dari Chainalysis juga mengungkapkan bahwa stablecoin Rusia, yang dinamai token A7A5, telah menjadi alat utama dalam membiayai operasi ekonomi Korut. Token ini telah dipakai untuk melakukan transaksi hingga US$2 miliar per minggu. “Stablecoin memungkinkan Korut menjual aset digital ke luar negeri sambil menghindari pengawasan dari New Policy AS,” jelas Eric Jardine, kepala riset di Chainalysis.
Dengan penggunaan stablecoin, negara-negara tersebut mampu mempertahankan stabilitas nilai tukar, sehingga mengurangi risiko penurunan ekonomi akibat sanksi. Ini membuktikan bahwa New Policy belum cukup memadai dalam mengatasi masalah ekonomi yang semakin kompleks. Pemimpin negara-negara ini pun mulai mengadopsi strategi yang lebih terencana untuk menghadapi kebijakan AS.
Respons Internasional Terhadap Kebijakan Baru
Selain negara-negara musuh AS, negara lain seperti Uni Eropa dan China juga menyoroti dampak New Policy dalam mengubah dinamika perekonomian global. Laporan menyebutkan bahwa banyak negara mulai menyesuaikan kebijakan keuangan mereka untuk memberi ruang lebih kepada mata uang kripto. “New Policy AS memaksa dunia mengambil langkah-langkah baru dalam mengakui kripto sebagai instrumen utama,” kata seorang ekonom dari Jerman, seperti dilansir dari portal berita internasional.
Hal ini mengisyaratkan bahwa New Policy tidak hanya memengaruhi negara-negara yang menjadi target, tetapi juga memacu perubahan kebijakan internasional. Di sisi lain, pemerintah AS terus mengejar strategi yang lebih ketat, seperti memperluas penindasan transaksi kripto di benua Afrika dan Asia Tenggara, untuk menutup celah yang muncul.
Perkembangan ke Depan dan Tantangan yang Tidak Terduga
New Policy akan menjadi ujian bagi kemampuan AS dalam mengelola sanksi dan dampak ekonomi global. Dengan memperkuat penggunaan kripto, negara-negara musuh AS telah membuktikan bahwa mereka bisa terus beroperasi meski di bawah tekanan. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan internasional mulai bekerja sama dengan pemerintah negara-negara ini untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Dengan demikian, New Policy akan perlu diperbarui agar bisa menangkap dinamika pasar digital yang terus berubah. Pemerintah AS harus beradaptasi dengan taktik baru yang digunakan oleh Iran, Rusia, dan Korut, agar sanksi mereka tidak lagi menjadi alat yang kurang efektif. Kemajuan teknologi kripto memang menjadi ancaman serius bagi kebijakan tradisional.
