Heboh Kabar PHK 90% Karyawan Tokopedia, DPR Turun Tangan

1 month ago  ·  3 min read
By Anthony Johnson - dailynesia.com
d33d95e7-e74f-4e6f-aad1-96f2a2703b9f-0

Key Discussion: Heboh Kabar PHK 90% Karyawan Tokopedia, DPR Turun Tangan

Dailynesia.com – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam 90% karyawan Tokopedia memicu gelombangan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang segera mengambil peran aktif. Setelah menerima laporan resmi dan laporan media, DPR memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan manajemen perusahaan serta pihak terkait lainnya. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Senin (6/7/2026), dan dihadiri oleh perwakilan TikTok di China, Tokopedia, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Tujuan utama dari Key Discussion ini adalah untuk memastikan kejelasan terkait rencana PHK serta mengevaluasi dampaknya terhadap karyawan dan sektor teknologi Indonesia.

Background of the PHK Rumor

Sebelumnya, kabar PHK 90% karyawan Tokopedia beredar luas di media sosial dan platform berita, memicu kekhawatiran besar terhadap masa depan para karyawan. Narasumber dari CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa lebih dari 450 karyawan di unit teknologi telah terdampak oleh keputusan tersebut, dengan total 2.500 karyawan yang diprediksi akan mengalami penyesuaian. Isu ini menyebar cepat karena kecemasan terhadap perubahan struktur perusahaan yang memengaruhi bidang operasional dan pengembangan bisnis. Pihak Tokopedia sendiri mengklaim bahwa keputusan PHK bukanlah kebijakan besar, melainkan penyesuaian sumber daya manusia sesuai kebutuhan strategis.

DPR’s Response to the PHK Crisis

Key Discussion terkait PHK Tokopedia menjadi fokus utama pembahasan di ruang kerja DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara manajemen perusahaan dan karyawan. “Kami telah mengundang perwakilan TikTok di China serta Tokopedia Group untuk berdiskusi secara terbuka mengenai rencana penyesuaian tenaga kerja,” ujar Dasco dalam konferensi pers. Menurut dia, kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketidakpuasan terhadap pekerja. DPR juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dari perusahaan kepada karyawan, serta memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai.

Stephanie Susilo’s Explanation and Strategic Moves

Dalam pertemuan tersebut, Stephanie Susilo, Executive Director of Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, membantah adanya PHK massal. Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan lebih mengarah pada restrukturisasi organisasi dan program internal mobility. “Yang pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan serta perpindahan internal dalam lingkungan grup bisnis TikTok dan Tokopedia,” jelas Stephanie. Ia menambahkan bahwa karyawan yang memilih berpindah ke bisnis lain akan mendapatkan peluang pengembangan karier yang lebih luas, sementara yang tetap bekerja akan mendapatkan kepastian dalam lingkungan ekosistem yang terpadu.

Key Discussion juga menyebutkan bahwa Tokopedia memberikan beberapa opsi kepada karyawan yang terkena dampak, termasuk paket kompensasi, penyesuaian jadwal kerja, dan penawaran rekrutmen di posisi baru. Dalam beberapa hari terakhir, perusahaan mengumumkan bahwa lebih dari 100 posisi akan dibuka di Indonesia, baik untuk karyawan yang ditinggalkan maupun untuk masyarakat luar. Menteri Yassierli memberikan apresiasi terhadap langkah penataan tersebut, karena dianggap mampu memperkuat kestabilan ekonomi dan memastikan peluang kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Industry Impact and Government Role

Key Discussion ini tidak hanya menjadi perhatian DPR, tetapi juga menarik perhatian sektor teknologi Indonesia. Penggabungan Tokopedia dengan TikTok diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bisnis dan inovasi, terutama dalam bidang e-commerce dan digital marketing. Namun, isu PHK juga menimbulkan kekhawatiran bahwa perubahan besar bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Menteri Yassierli mengatakan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan ini, dan siap memberikan bantuan jika dibutuhkan. “DPR dan pemerintah akan bekerja sama untuk menjamin hak-hak karyawan dan keadilan dalam proses penyesuaian ini,” tambahnya.

Key Discussion juga menyoroti bahwa penyesuaian ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan menghadapi tantangan pasar digital yang semakin kompetitif. Dengan merger TikTok dan Tokopedia, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan memperkuat posisi di pasar ekspor. Namun, pihak karyawan menyatakan bahwa keputusan ini perlu diperjelas lebih rinci, termasuk jadwal dan alasan pengunduran diri mereka. “Kami ingin tahu apakah penyesuaian ini hanya bersifat sementara atau akan berlangsung terus-menerus,” kata seorang karyawan yang tidak ingin disebutkan namanya.

MORE FROM THIS CATEGORY