Meeting Results: 10.000 Kontainer BYD-Wuling Bertumpuk di Priok
Dailynesia.com – Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara terus menjadi sorotan dalam Meeting Results terkini setelah menumpuknya sekitar 10.000 kontainer yang belum diangkut dalam dua minggu terakhir. Situasi ini menggambarkan tantangan kepabeanan dalam menangani keterlambatan pengangkutan, khususnya di tengah meningkatnya volume impor barang. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan bahwa keberadaan kontainer-kontainer ini menunjukkan kurangnya konsistensi pengelolaan logistik oleh perusahaan importir, meski proses administrasi sudah selesai.
Penyebab Utama Penumpukan di Pelabuhan Priok
Menurut Djaka, masalah penumpukan kontainer bukan disebabkan oleh proses kepabeanan yang lambat, melainkan karena para pengusaha memanfaatkan fasilitas pelabuhan untuk mengurangi biaya penyimpanan. “Kontainer yang sudah dilepas dari proses kepabeanan masih bertumpuk di dalam pelabuhan karena barang tidak segera diangkut, terutama dari perusahaan seperti BYD-Wuling,” katanya dalam Meeting Results rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026). Contoh nyata diberikan oleh salah satu mitra kerja DJBC yang menyebutkan bahwa beberapa barang membutuhkan waktu hingga tiga hari setelah Surat Pemberitahuan Pabean (SPPB) dikeluarkan.
Djaka juga menyoroti bahwa barang impor yang dibiarkan di dalam pelabuhan selama lebih dari dua minggu menjadi indikasi kurangnya koordinasi antara pihak importir dan perusahaan angkut. “Dengan kesulitan mencari tempat penyimpanan di luar pelabuhan, mereka cenderung memilih menyimpan barang di dalam karena biaya lebih murah,” ujarnya. Meski begitu, DJBC berupaya mempercepat proses pengangkutan melalui kebijakan intensif dalam Meeting Results terbaru.
Langkah-Langkah untuk Memperbaiki Situasi
Dalam Meeting Results yang dihadiri oleh berbagai stakeholder, DJBC menyatakan telah mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi dwelling time (waktu penahanan) kontainer. Tindakan ini mencakup pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan importir yang membiarkan barang terjebak di pelabuhan. Djaka menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan alur logistik tetap lancar, terutama selama masa transisi peningkatan volume impor.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah memperketat pengawasan terhadap keterlambatan pengangkutan. DJBC juga mendorong importir untuk menggunakan jasa angkutan laut yang lebih efisien guna mengurangi penumpukan. “Kami mengingatkan bahwa perusahaan harus segera memanfaatkan fasilitas di luar pelabuhan untuk menghindari masalah penumpukan yang bisa mengganggu kegiatan ekspor-impor,” tutur Djaka. Selain itu, pihaknya juga berencana memperkenalkan sistem pengelolaan kontainer digital agar lebih transparan.
Menurut data yang diberikan dalam Meeting Results, sekitar 30% dari barang yang tiba di Pelabuhan Priok terjebak selama lebih dari satu minggu. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku usaha karena biaya penyimpanan yang terus meningkat. Djaka menambahkan bahwa kebijakan yang diambil sejauh ini telah berhasil mengurangi penumpukan sebesar 15% dalam seminggu terakhir, meski tantangan masih ada.
Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu destinasi utama bagi impor kendaraan dari produsen seperti BYD-Wuling. Perusahaan ini, yang merupakan produsen mobil listrik asal Tiongkok, telah memperluas operasinya ke pasar Indonesia. Namun, keberhasilan impor tersebut juga tergantung pada efisiensi pengeluaran barang. “Pengusaha harus sadar bahwa penundaan pengangkutan bisa memengaruhi kinerja bisnis mereka,” jelas Djaka. Dalam Meeting Results, dia juga menyarankan penguatan kerja sama antarlembaga untuk memastikan koordinasi yang lebih baik.
Dalam Meeting Results, Djaka Budhi Utama menegaskan bahwa DJBC akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan yang diambil. “Kami akan memastikan bahwa perusahaan tidak menunda pengangkutan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan,” tegasnya. Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi. Djaka menyebutkan bahwa hal ini penting untuk menjaga keteraturan dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem logistik nasional.
Situasi penumpukan kontainer di Pelabuhan Priok juga menjadi perhatian kementerian terkait. Dalam Meeting Results, beberapa pihak menyarankan penerapan sanksi lebih ketat bagi perusahaan yang terlambat mengangkut barang. “Kebijakan ini bisa menjadi pengingat untuk para pengusaha agar lebih proaktif dalam mengelola barang impor,” ujar salah satu peserta rapat. Dengan tindakan pencegahan dan penegakan aturan, diharapkan penumpukan kontainer bisa diminimalkan dalam waktu dekat.
