Pemerintah RI Perkenalkan New Policy Bansos Berbasis Teknologi Pengenalan Wajah
Dailynesia.com – Dalam upaya memperkuat sistem distribusi bantuan sosial (bansos), Pemerintah Indonesia meluncurkan New Policy yang mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan keakuratan dan transparansi. New Policy ini menjadi bagian dari inisiatif transformasi digital dalam layanan publik, dengan uji coba awal dilakukan di Banyuwangi pada September 2026. Jika sukses, rencananya program ini akan diperluas ke seluruh negeri sebagai bagian dari New Policy nasional.
Pendekatan Digital untuk Meminimalkan Kesalahan Penyaluran
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa New Policy ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyaluran bansos. Dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau data biometrik, pemerintah berharap dapat menghindari kesalahan identifikasi penerima manfaat. Selain itu, integrasi data dari berbagai sektor seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepemilikan aset akan memperkuat proses verifikasi, sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
“Dengan New Policy yang memanfaatkan teknologi, kesalahan dalam penyaluran bansos dan penggunaan dana bisa diminimalkan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi agar masyarakat bisa memantau langsung status bantuan sosial yang mereka terima,” jelas Luhut.
Penerapan New Policy ini dilakukan secara bertahap, mulai dari uji coba di Banyuwangi. Dalam tahap awal, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mendaftar melalui portal khusus atau didampingi oleh organisasi seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Setelah memasukkan data diri dan dokumen pendukung, sistem akan melakukan pengecekan otomatis menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan keaslian identitas penerima. Proses ini diperkirakan mengurangi risiko penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, seperti kemungkinan adanya penduduk yang mengambil manfaat berulang kali.
Manfaat New Policy dalam Meningkatkan Akuntabilitas
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, New Policy bansos berbasis teknologi ini memiliki potensi menghemat anggaran negara hingga Rp 14 triliun per tahun. Dengan pendekatan digital, dana yang dialokasikan untuk bansos bisa lebih efektif digunakan, karena minimnya kecurangan dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa New Policy ini juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola program sosial.
“Dengan New Policy yang diintegrasikan teknologi pengenalan wajah, dana negara bisa sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemberdayaan sosial yang lebih modern dan inklusif,” ujar Gus Ipul.
Kebijakan New Policy ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memantau status bansos secara real-time. Dengan adanya platform portal perlindungan sosial nasional, warga bisa mengakses informasi kelayakan dan kelengkapan data mereka kapan saja. Sistem ini juga mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor pemerintah langsung, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Tidak hanya itu, New Policy juga memungkinkan transparansi dalam proses verifikasi, karena setiap tahapan akan dicatat secara digital.
Peluncuran nasional New Policy bansos diharapkan segera dilakukan setelah uji coba di Banyuwangi sukses. Program ini akan menjadi bagian dari reformasi digital yang terus dijalankan pemerintah, dengan target mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pemerintahan. Dengan mengadopsi New Policy ini, Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan model penyaluran bansos yang lebih efisien, akurat, dan ramah terhadap masyarakat.
